Izin Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Izin Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), ialah ijin prinsip bahwa Perusahaan anda diberikan ijin untuk employ Expatriat : berapa orang, untuk jabatan apa, dan berapa lama. RPTKA tersebut dikeluarkan oleh Depnaker Pusat di Jakarta ( dulu bagi Perusahaan PMDN dikeluarkan oleh BKPM Pusat ), dengan pengajuan ke Depnaker/Disnaker setempat untuk mendapat rekomendasi bahwa Perusahaan anda memang memerlukan TKA (Tenaga Kerja Asing).

Dokumen yang diperlukan secara lengkap tanya saja ke Depnaker/Disnaker setempat, mengenai biaya karena sistem otonomi tiap daerah mungkin punya duty sendiri-sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa ada juga pegawai Depnaker/Disnaker yang mau menguruskan sampai keluar RPTKA dari Depnaker Pusat. Kalau mau diurus sendiri ya setelah terima rekomendasi dari Depnaker/Disnaker setempat, mengajukan RPTKA ke Depnaker Pusat di Jakarta. Perlu waktu yang cukup untuk itu, ada structure aplikasinya, dokumen yg mesti disertakan dll.

Setelah dapat RPTKA baru kemudian mengajukan expatriat (TKA) yg mau kita mintakan ijin kerjanya ( dokumen expatriat tsb mesti dikirim dari negara asalnya, antara lain : duplicate : international ID semua halaman, curiculum vitae, foto, ijazah, referensi/pengalaman kerja, dll ), diajukan ke Depnaker Pusat untuk mendapat rekomendasi,

Untuk kemudian diajukan ke Dirjen Imigrasi, untuk mendapat rekomendasi Ijin Masuk ke Indonesia dengan Visa untuk bekerja, yang dikirim ke Embassy kita dinegeri tempat domisili expatriat tersebut, dengan duplicate link yg dikirim kepada Perusahaan kita. Setelah itu baru expatriat tersebut apply visa ke Embassy kita di negerinya. dan setelah itu baru bisa masuk ke NKRI dengan visa untuk bekerja.

Step berikutnya, setelah expatriat tiba di Perusahaan kita, harus lapor ke Kepolisian setempat untuk mendapat bukti lapor diri,

Ke kantor Imigrasi setempat untuk mendapat KITAS ( Kartu ijin tinggal sementara ), ke Kelurahan setempat juga.

Setelah mendapat KITAS mengurus SK Ijin Kerjanya dari Depnaker Pusat.Setelah mendapat KITAS mengurus SK Ijin Kerjanya dari Depnaker Pusat.

Dan juga ke Polda untuk menndapat STMD/SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri)

Yah, memang pengurusan ijin TKA ini kelihatan sangat birokratis yang jadinya memang butuh waktu dan energi khusus, tapi itu memang tugas HRD/Personalia yang menyenangkan bagi saya juga mungkin rekan-rekan HRD lainnya, karena saya banyak bertemu dengan orang-orang berbagai instansi pemerintahan, dan skill/information yg sangat berharga.

Namun bagi perusahaan yang tidak mau mengurus sendiri izin pengurusan tenaga kerja asing, maka bisa menggunakan jasa pengurusan tenaga kerja asing yang ditawarkan oleh mitra seperti PT. Putri Satu Enam Delapan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *